Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji langkah penambahan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga 5.000 orang secara bertahap. Wacana ini mengemuka sebagai upaya memperkuat pengawasan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah di ibu kota.
Tokoh pemerintahan DKI, Rano Karno, menyampaikan bahwa kebutuhan peningkatan jumlah personel Satpol PP dinilai semakin mendesak seiring kompleksitas permasalahan perkotaan yang terus berkembang. Mulai dari penertiban kawasan publik, pengawasan reklame, hingga penanganan pelanggaran ketertiban umum menjadi alasan utama penguatan sumber daya manusia di lapangan.
Menurutnya, penambahan tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah serta proses rekrutmen yang sesuai prosedur. Hal ini juga mencakup peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi anggota baru agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas.
“Penguatan Satpol PP bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas. Jadi prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan terukur,” demikian garis besar arah kebijakan yang disampaikan.
Selain itu, rencana ini juga diharapkan dapat mendukung penataan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah daerah menilai bahwa keberadaan Satpol PP yang lebih optimal akan membantu menciptakan efek jera bagi pelanggar aturan serta meningkatkan kepatuhan warga terhadap regulasi yang berlaku.
Meski demikian, pembahasan lebih lanjut masih akan dilakukan bersama pihak terkait, termasuk evaluasi kebutuhan riil di lapangan dan kesiapan anggaran.
Jika rencana ini terealisasi, Pemprov DKI berharap penguatan Satpol PP dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola kota Jakarta ke depan.
