Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme (napiter). Menteri Sosial menggelar dialog langsung dengan sejumlah eks napiter guna membahas langkah rehabilitasi serta program pemberdayaan yang dinilai penting untuk mendorong kemandirian mereka di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi. Menurutnya, mantan napiter membutuhkan ruang untuk kembali berkontribusi secara positif, sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.
“Pendekatan yang manusiawi dan inklusif menjadi kunci agar mereka dapat kembali diterima di lingkungan sosial,” ujar Mensos dalam dialog tersebut.
Sejumlah peserta menyampaikan pengalaman mereka setelah kembali ke masyarakat, termasuk tantangan dalam mendapatkan pekerjaan dan stigma sosial yang masih melekat. Mereka berharap pemerintah dapat memperluas akses pelatihan keterampilan, bantuan usaha, hingga pendampingan psikososial.
Menanggapi hal itu, Kementerian Sosial berkomitmen untuk memperkuat program rehabilitasi berbasis komunitas. Program tersebut mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta pendampingan intensif agar eks napiter dapat membangun kehidupan yang lebih stabil.
Selain itu, Mensos juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kerja sama ini diharapkan mampu membuka peluang kerja sekaligus mengurangi stigma terhadap eks napiter.
Dialog ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mencegah radikalisme berulang, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupan dan berkontribusi bagi pembangunan.
