Jakarta – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada Teheran. Iran diminta membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam, atau menghadapi ancaman serangan terhadap pembangkit listriknya.
Menanggapi peringatan tersebut, pihak militer Iran menyatakan akan mengambil langkah tegas. Mereka mengancam menutup total Selat Hormuz apabila fasilitas listrik negara itu benar-benar diserang oleh AS.
Mengutip laporan AFP, Senin (23/3/2026), ultimatum tersebut muncul di tengah konflik yang memanas sejak akhir Februari, dipicu oleh serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran. Sejak saat itu, konflik meluas ke berbagai wilayah di Timur Tengah.
Iran pun membalas dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta kepentingan militer AS di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi pemerintah, Komando Operasional Khatam Al-Anbiya menegaskan bahwa Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya jika ancaman terhadap pembangkit listrik Iran direalisasikan. Penutupan itu disebut akan berlangsung hingga seluruh fasilitas yang rusak berhasil dipulihkan.
Selain itu, militer Iran juga menyatakan siap menyerang berbagai infrastruktur vital milik Israel, termasuk sektor energi dan teknologi informasi. Negara-negara di kawasan yang menampung pangkalan militer AS maupun perusahaan dengan keterlibatan AS juga disebut berpotensi menjadi sasaran.
Langkah tersebut, menurut Iran, merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka.
Sejak konflik pecah, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz—jalur penting yang biasanya dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak mentah dan gas alam cair dunia—mengalami penurunan drastis. Data dari perusahaan analisis Kpler menunjukkan hanya sekitar 5 persen kapal yang masih melintas dibandingkan kondisi normal sebelum perang.
Iran juga dilaporkan telah menyerang sejumlah kapal yang dianggap melanggar peringatan untuk tidak melewati wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kapal dari negara-negara yang dianggap bersahabat masih diizinkan melintas, sementara kapal dari negara yang dinilai terlibat dalam konflik terancam diblokir.
Di sisi lain, parlemen Iran tengah mengkaji kebijakan baru berupa penerapan tarif terhadap kapal yang melintasi selat tersebut. Ketua parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi lalu lintas di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum konflik terjadi.
