Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya aturan yang mewajibkan partai politik melaporkan secara rinci penggunaan dana negara yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik. Usulan ini bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran publik.
Menurut KPK, selama ini dana bantuan dari negara kepada partai politik memang diperuntukkan bagi penguatan pendidikan politik masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaporan penggunaan anggaran tersebut dinilai masih belum optimal dan rawan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat.
Lembaga antirasuah tersebut menilai pentingnya sistem pelaporan yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah diaudit. Dengan begitu, setiap kegiatan yang menggunakan dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
KPK juga menekankan bahwa pendidikan politik seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta proses politik yang sehat. Oleh karena itu, penggunaan anggaran untuk kegiatan ini harus benar-benar tepat sasaran.
Selain kewajiban pelaporan, KPK turut mendorong adanya evaluasi berkala terhadap program pendidikan politik yang dijalankan oleh partai. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas program sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan.
Dengan adanya usulan ini, diharapkan tata kelola keuangan partai politik menjadi lebih transparan dan akuntabel. KPK pun berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik serta mendukung terciptanya sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.
