Jakarta – Anggota DPR dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menegaskan pentingnya dukungan negara dalam memperkuat posisi film nasional di dalam negeri.
Menurutnya, tanpa kebijakan yang berpihak, industri film Indonesia berisiko terus tertinggal dari film impor yang memiliki kekuatan distribusi dan promosi lebih besar.
Rahayu yang juga menjabat sebagai Ketua Umum organisasi sayap pemuda Tunas Indonesia Raya (Tidar) mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji sistem distribusi serta mekanisme penayangan film di jaringan bioskop nasional. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem perfilman yang lebih adil dan seimbang.
Ia menjelaskan bahwa panitia kerja terkait tengah meminta keterangan dari pengelola bioskop dan asosiasi industri guna memahami bagaimana kebijakan penayangan film diterapkan, termasuk kemungkinan adanya aturan yang perlu diperbaiki.
Rahayu menilai, dalam sistem ekonomi campuran yang dianut Indonesia, negara memiliki peran strategis untuk mengisi kekosongan yang tidak mampu diatasi oleh mekanisme pasar, termasuk dalam sektor perfilman. Hal ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat industri dalam negeri.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah terbatasnya jumlah layar bioskop dibandingkan dengan jumlah produksi film nasional yang terus meningkat. Data menunjukkan lebih dari 200 film Indonesia dirilis pada 2023, sementara jumlah layar bioskop masih berkisar antara 2.000 hingga 2.500 layar.
Sebagian besar layar tersebut dikuasai oleh jaringan besar seperti Cinema XXI, CGV Cinemas, dan Cinépolis, sehingga persaingan antara film lokal dan film asing menjadi semakin ketat.
Selain itu, Rahayu juga menyinggung adanya kerja sama bisnis antara bioskop dan distributor luar negeri yang dinilai turut mempengaruhi komposisi film yang ditayangkan.
Meski demikian, ia mengapresiasi mulai berkembangnya bioskop di daerah yang menayangkan film lokal. Menurutnya, hal ini dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan penonton sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.
Ke depan, ia mendorong hadirnya lebih banyak bioskop dengan berbagai skala, termasuk yang berfokus pada film lokal. Ia juga meminta transparansi dari pengelola bioskop terkait sistem kurasi dan pembagian layar agar tidak terjadi ketimpangan.
Menurutnya, perbedaan jumlah layar untuk setiap film perlu dijelaskan secara terbuka agar publik memahami alasan di balik keputusan tersebut. Selain itu, aspek pemasaran film juga menjadi perhatian, meskipun tidak seluruhnya harus diatur dalam undang-undang.
Rahayu menilai penguatan regulasi turunan dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem distribusi film yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan industri film nasional.
