Jakarta – Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon dilaporkan meninggal dunia dalam dua insiden berbeda dalam kurun waktu 24 jam. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan ledakan yang terjadi di wilayah Lebanon selatan.
Kepala operasi penjaga perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, menyampaikan bahwa dua prajurit Indonesia gugur pada Senin (30/03) setelah terjadi ledakan di pinggir jalan yang menghantam konvoi mereka. Informasi ini berdasarkan hasil penyelidikan awal.
Dalam keterangan terpisah, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menyebutkan bahwa sumber ledakan masih belum dapat dipastikan, namun dampaknya menyebabkan kendaraan pasukan perdamaian mengalami kerusakan berat di dekat wilayah Bani Hayyan.
Selain korban meninggal, dua prajurit lainnya mengalami luka-luka, dengan salah satu di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius.
Insiden tersebut menjadi kejadian fatal kedua dalam waktu singkat. Sehari sebelumnya, Minggu (29/03), seorang prajurit TNI juga tewas akibat ledakan proyektil di Adchit Al Qusayr, yang asalnya juga belum diketahui secara pasti.
Identitas Korban
TNI mengonfirmasi dua prajurit yang gugur pada Senin adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Sementara itu, dua korban luka yakni Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto.
Adapun prajurit yang meninggal pada insiden Minggu adalah Praka Farizal Rhomadhon, anggota Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL.
Insiden sebelumnya juga menyebabkan tiga prajurit lainnya mengalami luka, yaitu Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.
Hasil Penyelidikan Awal
UNIFIL menyatakan bahwa investigasi masih terus dilakukan guna memastikan penyebab pasti dari kedua insiden tersebut. Untuk kejadian Senin, indikasi awal mengarah pada ledakan ranjau atau alat peledak improvisasi (IED) yang menghantam konvoi.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyebut kemungkinan besar ledakan tersebut berasal dari IED. Sementara insiden sehari sebelumnya diduga dipicu oleh amunisi atau bahan peledak yang jatuh di area penjagaan pasukan Indonesia.
PBB menegaskan bahwa para penjaga perdamaian merupakan personel yang bertugas atas nama komunitas internasional, sehingga seluruh pihak diminta menjamin keselamatan mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai target.
Selain itu, PBB juga mendorong pihak Lebanon dan Israel untuk memanfaatkan mekanisme dialog yang difasilitasi UNIFIL, serta menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon.
UNIFIL turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan rekan-rekan korban yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian.
Misi UNIFIL sendiri dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1978 dan berfungsi sebagai penyangga antara Lebanon dan Israel. Pasukan ini bertugas melakukan patroli di sepanjang “Garis Biru”, yaitu batas de facto kedua wilayah. Sejak berdiri, tercatat ratusan personel penjaga perdamaian telah gugur dalam menjalankan tugas.
Situasi Terkini di Lebanon
Kejadian ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Militer Israel sebelumnya mengumumkan rencana peningkatan operasi darat dan udara terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon.
Di sisi lain, Hizbullah yang didukung Iran juga melancarkan serangan roket sebagai respons terhadap konflik yang lebih luas di kawasan, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Walaupun kesepakatan gencatan senjata sempat tercapai pada November 2024, serangan di wilayah Lebanon dilaporkan masih terjadi hampir setiap hari. Israel menuding Hizbullah tidak mematuhi perjanjian, sementara mereka juga mengkritik UNIFIL dan militer Lebanon yang dinilai belum maksimal mengendalikan situasi.
Data dari otoritas kesehatan Lebanon mencatat lebih dari seribu korban jiwa sejak gencatan senjata diberlakukan, termasuk anak-anak.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan mengungkapkan rencana pembentukan zona penyangga di wilayah selatan Lebanon. Ia menyatakan bahwa sebagian area tersebut akan tetap berada di bawah kendali keamanan Israel, bahkan setelah konflik berakhir.
Rencana tersebut mencakup wilayah hingga Sungai Litani, sekitar 30 kilometer dari perbatasan, serta kemungkinan penghancuran permukiman di desa-desa perbatasan. Kebijakan ini memicu kekhawatiran baru terkait dampak kemanusiaan di kawasan tersebut.
