Jakarta – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Banyuwangi.
Dalam pernyataannya, Ipuk menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar pada akhir Maret 2026.
Pada kesempatan itu, ia memaparkan berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan kinerja positif. Beberapa di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, hingga perkembangan sektor pariwisata.
IPM Banyuwangi pada 2025 tercatat mengalami kenaikan menjadi 75,17, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 74,30. Capaian ini bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,13 persen dari sebelumnya 6,54 persen pada 2024. Ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam rasio Gini juga mengalami perbaikan, dari 0,312 menjadi 0,290.
Dari sisi ekonomi, Banyuwangi mencatat pertumbuhan sebesar 5,65 persen pada 2025, meningkat cukup signifikan dibandingkan 4,68 persen pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun nasional.
Kinerja sektor pariwisata turut memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlah wisatawan domestik meningkat dari 3,28 juta menjadi 3,50 juta orang. Sementara itu, wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan dari sekitar 122 ribu menjadi hampir 167 ribu kunjungan.
Sepanjang tahun 2025, Banyuwangi juga berhasil meraih berbagai penghargaan tingkat nasional. Di antaranya adalah predikat sebagai kabupaten dengan kinerja tinggi dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta penghargaan sebagai daerah paling inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dalam hal digitalisasi pemerintahan, Banyuwangi juga mencatat capaian membanggakan dengan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,87, menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik secara nasional.
Ipuk menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak di Banyuwangi, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi terkait, pemerintah desa, hingga masyarakat luas.
