Jakarta – Pemerintah pusat tengah mengkaji penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, Pemprov DKI belum mengambil langkah teknis karena kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan secara resmi.
Pramono menjelaskan, selama belum ada keputusan final, pihaknya belum bisa menentukan kebijakan turunan di tingkat daerah. Ia memastikan bahwa apa pun keputusan pemerintah pusat nantinya akan dijalankan oleh Pemprov DKI.
Wacana ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi energi, terutama di tengah situasi global yang memengaruhi harga minyak dunia, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema fleksibilitas kerja. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja guna mengurangi konsumsi energi.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Meski demikian, jadwal pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
Saat ini, pemerintah masih menyusun konsep serta mekanisme pelaksanaan sebelum diumumkan secara resmi. Kebijakan ini juga diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Dari sisi dampak, kebijakan WFH dinilai berpotensi mengurangi penggunaan BBM secara signifikan. Dengan berkurangnya mobilitas harian, konsumsi bahan bakar diperkirakan bisa ditekan hingga sekitar 20 persen dibandingkan kondisi normal.
Meski demikian, implementasi kebijakan ini tetap akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, terutama terkait kondisi geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.
