Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali melaporkan hasil pengamanan aset negara sekaligus pengambilalihan kembali kawasan hutan. Pada tahap keenam ini, nilai yang diserahkan mencapai lebih dari Rp11 triliun.
Penyerahan tersebut dilakukan melalui Kejaksaan Agung dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan penggunaan lahan hutan secara ilegal menjadi fokus utama pemerintah.
Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini total dana yang berhasil diamankan telah mencapai Rp31,3 triliun. Menurutnya, angka tersebut sangat signifikan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti perbaikan puluhan ribu sekolah hingga pembangunan ratusan ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski nilai denda yang terkumpul sangat besar, pencapaian tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan. Penindakan administratif saja belum menyentuh akar kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Satgas PKH dinilai perlu melangkah lebih jauh dengan menerapkan audit ekologis secara menyeluruh.
Capaian dan Tantangan
Kinerja Satgas PKH dalam mengidentifikasi konflik lahan serta menindak perusahaan pelanggar patut diapresiasi. Upaya tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat sekitar hutan karena memberikan kejelasan hukum.
Namun demikian, penguasaan kembali kawasan hutan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Lahan yang telah rusak akibat aktivitas ilegal harus dipulihkan fungsi ekologisnya demi keberlanjutan lingkungan di masa depan.
Penerapan audit ekologis menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi nyata di lapangan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi biologis hutan, bukan sekadar memenuhi aspek legal. Selain itu, tanggung jawab pemulihan seharusnya dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan.
Pentingnya Audit Ekologis
Denda pada dasarnya hanya merupakan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi. Sementara itu, audit ekologis berfungsi sebagai jaminan tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan ke depan.
Ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam audit ini, tidak hanya pada lokasi utama tetapi juga wilayah sekitar yang terdampak, khususnya lahan gambut yang rentan terbakar akibat pengeringan.
Pertama, verifikasi pemulihan fisik harus dilakukan secara nyata. Audit memastikan perusahaan benar-benar melakukan pembasahan kembali lahan gambut serta membangun sekat kanal dengan standar teknis yang tepat. Tanpa langkah ini, risiko kebakaran tetap tinggi meskipun denda sudah dibayar.
Kedua, evaluasi kondisi tanah hutan. Lahan yang pernah mengalami konversi ilegal umumnya mengalami kerusakan struktur. Audit diperlukan untuk menilai kemampuan tanah dalam menyerap air dan karbon kembali.
Ketiga, pengawasan kewajiban pembangunan plasma sebesar 20 persen. Sering ditemukan praktik pembangunan plasma di luar area yang seharusnya, sehingga memicu konflik. Audit memastikan distribusi lahan tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa merusak kawasan konservasi.
Penguatan Pencegahan Kebakaran
Selain itu, penggunaan dana hasil denda perlu diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan di tingkat akar rumput. Selama ini, anggaran masih terkonsentrasi di tingkat daerah yang jauh dari titik rawan kebakaran.
Padahal, efektivitas pencegahan akan meningkat jika dana tersebut dapat dikelola langsung oleh pemerintah desa yang berada di sekitar wilayah rawan. Hal ini juga dapat memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kondisi saat ini menunjukkan ketidaksesuaian antara lokasi kejadian dan distribusi anggaran, sehingga respons terhadap kebakaran sering terlambat. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang memungkinkan penyaluran dana langsung ke tingkat desa.
Selain pendanaan, penggunaan teknologi pemadaman juga perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Peralatan sederhana seperti pompa portabel berbasis tenaga surya dinilai lebih efektif dibandingkan alat berat impor yang kerap tidak cocok digunakan di lahan gambut.
Menuju Kedaulatan Ekologi
Keberhasilan Satgas PKH merupakan langkah awal yang penting. Namun, tanpa penerapan audit ekologis, denda berpotensi dianggap sebagai biaya yang harus dibayar untuk tetap melakukan pelanggaran.
Momentum kebijakan pemerintah saat ini perlu dimanfaatkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima negara sejalan dengan pemulihan kondisi hutan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kelestarian lingkungan.
