Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah memperketat pengawasan terhadap dugaan praktik ilegal yang melibatkan jaringan tertentu dalam proses pengajuan visa, khususnya yang berkaitan dengan perempuan hamil yang datang ke AS agar anak mereka dapat lahir dan otomatis memperoleh kewarganegaraan Amerika.
Di AS, prinsip jus soli membuat setiap bayi yang lahir di wilayah negara tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan, terlepas dari status kewarganegaraan orang tuanya. Kondisi ini diduga dimanfaatkan dalam praktik yang dikenal sebagai “wisata kelahiran” atau birth tourism.
Dalam sebuah email internal yang dikutip Reuters, Immigration and Customs Enforcement (ICE) melalui divisi Homeland Security Investigations (HSI) memerintahkan unitnya di berbagai wilayah untuk lebih fokus pada program baru bernama Birth Tourism Initiative. Program ini menargetkan dugaan penyalahgunaan sistem imigrasi melalui manipulasi data dalam proses visa.
HSI disebut akan memperkuat upaya untuk melindungi integritas sistem imigrasi dan identitas AS, terutama dengan menyasar praktik penipuan yang terkait perjalanan melahirkan di Amerika. ICE juga menilai terdapat jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah aturan imigrasi untuk tujuan tersebut.
Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) belum memberikan komentar terkait penyelidikan yang masih berlangsung. Namun, pihak DHS mengakui adanya pihak-pihak yang memfasilitasi perjalanan warga asing ke AS dengan tujuan melahirkan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa proses melahirkan di AS sendiri tidak melanggar hukum. Namun, penggunaan visa turis atau bisnis dengan tujuan utama agar anak memperoleh kewarganegaraan dapat dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika disertai unsur penipuan terhadap petugas imigrasi.
Aturan federal sejak 2020 juga memperjelas bahwa visa tidak boleh digunakan secara sengaja untuk tujuan utama melahirkan demi mendapatkan kewarganegaraan bagi bayi yang lahir di AS. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada tuntutan hukum terkait penipuan atau pelanggaran imigrasi lainnya.
Hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah perempuan asing yang datang ke AS khusus untuk melahirkan, maupun total dampaknya terhadap negara. Namun, Center for Immigration Studies memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 20.000 hingga 25.000 kasus pada periode 2016–2017.
Isu ini juga kerap menjadi sorotan dalam perdebatan politik di AS. Mantan Presiden Donald Trump berulang kali menyinggung praktik birth tourism sebagai alasan untuk mendorong perubahan kebijakan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump disebut memperketat kebijakan imigrasi, termasuk mendorong pembatasan kewarganegaraan otomatis bagi anak yang lahir di AS dari orang tua non-warga negara atau bukan pemegang izin tinggal tetap.
Pemerintahannya menilai praktik tersebut membebani sistem pajak dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional. Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyebut bahwa sebagian besar negara di dunia tidak memberikan kewarganegaraan otomatis berdasarkan tempat lahir.
Pada hari pertama masa jabatannya, Trump bahkan menandatangani perintah eksekutif yang mengatur agar anak yang lahir di AS tidak otomatis diakui sebagai warga negara jika kedua orang tuanya bukan warga negara atau penduduk tetap sah.
Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan hukum dan telah diblokir oleh sejumlah pengadilan federal. Saat ini, perkara tersebut masih berlanjut dan dibahas di Mahkamah Agung AS.
Jaksa Agung AS, D. John Sauer, menyebut bahwa sistem kewarganegaraan otomatis telah memicu berkembangnya industri “wisata kelahiran”, termasuk menarik warga dari sejumlah negara yang dianggap memiliki risiko tertentu untuk datang ke AS.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, aparat AS juga pernah membongkar jaringan yang mengelola fasilitas khusus bagi perempuan asing untuk melahirkan di wilayah California Selatan. Sejumlah pelaku telah dijatuhi hukuman penjara, sementara lainnya melarikan diri ke luar negeri.
