AS dan Inggris Diskusikan Kelancaran Jalur Pelayaran di Selat Hormuz

Jakarta – Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat dilaporkan tengah membahas perkembangan terbaru terkait gencatan senjata antara AS dan Iran, termasuk kemungkinan langkah militer yang berkaitan dengan keamanan di Selat Hormuz.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diketahui melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada Kamis malam (9/4/2026). Dalam percakapan tersebut, Starmer menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara di kawasan Teluk Persia agar kesepakatan gencatan senjata dapat bertahan dalam jangka panjang.

Mengutip laporan CNN, Starmer menyatakan bahwa negara-negara Teluk sebagai tetangga langsung Iran memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya terkait aktivitas di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan global.

Saat menyampaikan pernyataan dari Qatar, Starmer juga menyoroti bahwa keberlanjutan gencatan senjata sangat bergantung pada dukungan regional. Ia sedang berada di Qatar dalam rangka kunjungan diplomatik selama tiga hari ke kawasan Teluk.

Selain itu, pembahasan dengan Trump juga menitikberatkan pada upaya memastikan arus kapal di Selat Hormuz dapat kembali berjalan lancar. Para analis menilai kondisi di wilayah tersebut masih belum stabil, sehingga aktivitas pelayaran tetap berisiko tinggi.

Percakapan kedua pemimpin ini berlangsung di tengah dinamika hubungan yang cukup tegang antara AS dan Inggris belakangan ini. Situasi semakin kompleks dengan adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Trump dan negara-negara anggota NATO yang enggan terlibat langsung dalam konflik dengan Iran.

Meski demikian, Starmer menegaskan pentingnya solidaritas Inggris dengan negara-negara Teluk sebagai mitra dan sekutu, terutama dalam menghadapi situasi krisis.

Iran Perketat Kendali atas Selat Hormuz

Di sisi lain, Iran dilaporkan telah mengambil langkah tegas dengan menutup sekaligus mengontrol akses ke Selat Hormuz setelah adanya serangan gabungan dari Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayahnya.

Pemerintah Teheran juga disebut mulai menerapkan kebijakan pungutan bagi kapal-kapal yang melintas di jalur tersebut. Uniknya, pembayaran biaya ini dilakukan menggunakan aset kripto atau mata uang yuan China.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya Iran untuk menghindari sanksi internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan alternatif yang tidak berada di bawah pengawasan Barat. Transaksi berbasis kripto sendiri dinilai sulit dilacak karena berlangsung cepat dan tidak melalui sistem perbankan konvensional.

Berdasarkan keterangan dari mediator dan pelaku industri pelayaran, biaya yang dibebankan tergolong sangat besar. Untuk satu kapal tanker berukuran besar, tarif yang dikenakan bisa mencapai sekitar 2 juta dolar AS atau setara puluhan miliar rupiah.

Selain menggunakan aset digital, Iran juga memanfaatkan jaringan keuangan China dalam memproses transaksi tersebut. Laporan dari perusahaan riset kripto TRM Labs menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan melalui Bank of Kunlun dengan sistem transfer menggunakan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Sistem CIPS sendiri merupakan alternatif dari jaringan pembayaran global SWIFT yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat.