Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta adanya evaluasi serta penambahan dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Hal ini menyusul terjadinya antrean panjang saat arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ia menilai terbatasnya jumlah dermaga aktif menyebabkan lebih dari 60 persen kapal tidak dapat dioperasikan ketika kondisi padat.
Meski demikian, BHS tetap memberikan apresiasi atas kelancaran arus mudik tahun ini. Namun, ia menegaskan masih terdapat persoalan mendasar pada jalur penyeberangan Jawa–Sumatera yang perlu segera dibenahi.
“Saya melihat arus dari Jawa cukup lancar, dan saya mengapresiasi Kementerian Perhubungan, GAPASDAP, ASDP, serta Kepolisian atas keberhasilan penyelenggaraan angkutan mudik. Selanjutnya, saya ingin melihat kelancaran arus balik dari Bakauheni,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Ia menyoroti keterbatasan dermaga yang berdampak pada terbatasnya operasional kapal. Dari total 72 kapal yang tersedia, hanya sebagian yang bisa beroperasi secara maksimal.
“Dari 72 kapal, yang dapat dioperasikan secara reguler hanya sekitar 28 kapal, ditambah 5 kapal yang beroperasi di dermaga darurat,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh jumlah dermaga aktif yang hanya tujuh unit di Pelabuhan Merak. Dengan kapasitas tersebut, setiap dermaga melayani sekitar empat kapal, sehingga sebagian besar armada tidak dapat dimanfaatkan saat puncak kepadatan.
“Dengan hanya tujuh dermaga dan masing-masing melayani empat kapal, maka lebih dari 60 persen armada tidak bisa beroperasi saat kondisi ramai,” ungkapnya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), BHS mendorong PT ASDP Indonesia Ferry bersama regulator terkait, yakni Ditjen Perhubungan Darat dan Laut Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan langkah konkret.
“Diperlukan evaluasi menyeluruh dari ASDP dan regulator, baik Ditjen Darat maupun Ditjen Laut Kemenhub, agar kendala operasional ini bisa diatasi, termasuk melalui penambahan dermaga,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penambahan satu pasang dermaga dapat menambah kapasitas hingga empat kapal, sementara dua pasang dermaga bisa menampung hingga delapan kapal tambahan.
“Dengan satu pasang dermaga bisa mengakomodasi empat kapal tambahan, dan dua pasang dermaga bisa menambah delapan kapal. Ini dapat meningkatkan kapasitas angkut sekitar 35 persen dari kondisi saat ini,” paparnya.
Selain itu, BHS mengingatkan bahwa jumlah pengguna penyeberangan terus meningkat sekitar 8–12 persen setiap tahun. Tren ini berpotensi semakin meningkat seiring terhubungnya jaringan jalan tol di Sumatera.
“Perlu diantisipasi lonjakan pengguna akibat tersambungnya jalan tol di Sumatera, yang tentu akan meningkatkan volume penyeberangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi logistik. Menurutnya, kendaraan logistik sempat mengalami antrean panjang hingga harus menunggu di area parkir atau rest area.
“Distribusi logistik tidak boleh terganggu. Jika terhambat, hal itu bisa berdampak pada sektor perdagangan dan industri,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, BHS mendesak agar pembangunan dermaga baru segera direalisasikan. Ia juga menilai penggunaan dermaga darurat seperti Ciwandan sebaiknya hanya bersifat sementara.
“Dermaga darurat tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang karena faktor keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, pembangunan dermaga reguler tambahan perlu segera dilakukan agar kemacetan saat periode Lebaran dapat diatasi dengan lebih baik,” tutupnya.
