Jakarta – Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Timur mengerahkan puluhan armada untuk mengatasi tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati. Selama tiga hari berturut-turut, sekitar 20 truk per hari dioperasikan guna mengangkut sampah menuju TPST Bantar Gebang.
Kepala Satpel LH Kecamatan Kramat Jati, Dwi Firmansyah, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya darurat yang dilakukan sejak Jumat (27/3) hingga Minggu (29/3). Tujuannya adalah mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini hanya bersifat sementara, bukan pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah di area pasar tetap menjadi kewajiban pengelola, yaitu Perumda Pasar Jaya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kawasan komersial.
Dwi juga menekankan bahwa Dinas LH tidak memiliki kewenangan penuh untuk menangani sampah di wilayah usaha. Bantuan yang diberikan semata untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Kami tidak bisa menangani seluruhnya karena ini bukan sampah liar, melainkan ada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kewajiban pengelolaan sampah oleh pelaku usaha telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Aturan tersebut mewajibkan setiap penghasil sampah untuk melakukan pengurangan serta pengolahan sejak dari sumbernya.
Selain itu, Peraturan Daerah DKI Jakarta juga mewajibkan pelaku usaha menyediakan fasilitas pengelolaan sampah secara mandiri.
Di sisi lain, keterbatasan kuota pembuangan ke TPST Bantar Gebang menjadi kendala tersendiri. Kecamatan Kramat Jati hanya mendapat jatah 16 truk per hari, terutama setelah adanya pembatasan pascainsiden longsor di lokasi tersebut.
Dengan kondisi tersebut, pengangkutan sampah lebih diprioritaskan untuk kawasan permukiman warga. Sementara itu, kawasan komersial seperti pasar, pusat belanja, hotel, dan restoran diharapkan mampu mengelola sampahnya secara mandiri.
Dwi juga menyoroti bahwa mayoritas sampah di Pasar Induk Kramat Jati merupakan sampah organik yang sebenarnya berpotensi diolah menjadi kompos atau produk bernilai guna lainnya.
Sementara itu, Manajer Pasar Induk Kramat Jati, Agus Lamun, mengapresiasi dukungan dari Dinas LH. Ia menyebut pihaknya sedang berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri.
Dalam jangka pendek, pengelola pasar telah mengolah sekitar satu ton sampah organik per hari menjadi kompos. Selain itu, dilakukan juga pemilahan sampah mingguan dengan volume serupa serta pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak oleh warga.
Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu mengimbangi produksi sampah harian yang mencapai 150 hingga 200 ton, sehingga penumpukan masih terjadi di sejumlah titik.
Ke depan, pihak pengelola berencana mengoperasikan lima truk sampah secara mandiri mulai Mei mendatang. Selain itu, kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung juga tengah dijalin untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi.
Agus berharap selama masa peralihan ini, dukungan dari Dinas LH tetap diberikan hingga sistem pengelolaan mandiri dapat berjalan optimal.
Sebelumnya, para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati mengeluhkan kondisi sampah yang menumpuk dan belum terangkut. Selain menimbulkan bau tak sedap, kondisi tersebut juga menghambat aktivitas jual beli karena akses jalan menjadi semakin sempit.
