Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu yang menyebut siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh diwajibkan hadir ke sekolah untuk mengambil program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak BGN memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan hingga kini belum ada pembahasan maupun penyusunan petunjuk teknis terkait distribusi MBG dalam situasi pembelajaran daring.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sendiri belum menetapkan kebijakan resmi mengenai pelaksanaan sekolah secara online.
Menurut Sony, saat ini pelaksanaan program MBG masih mengikuti mekanisme yang berlaku ketika kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka di sekolah. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang banyak beredar di media sosial.
BGN, lanjutnya, akan selalu menyampaikan setiap kebijakan resmi melalui saluran komunikasi yang terpercaya. Lembaga tersebut juga berkomitmen memastikan program MBG berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun sistem penyalurannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia.
Ia menambahkan, apabila ke depan terdapat kebijakan baru, termasuk jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka hal tersebut akan dikaji secara menyeluruh sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa kegiatan belajar-mengajar akan kembali dilakukan secara online sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Namun hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan optimal di tengah kondisi krisis global. Ia memastikan kegiatan belajar di sekolah tetap dilaksanakan secara tatap muka.
Pratikno juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa situasi krisis global seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi nasional.
Selain fokus pada kemandirian pangan dan energi, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah menilai penting untuk menjaga agar proses belajar tetap berlangsung optimal dan tidak menimbulkan risiko learning loss. Oleh karena itu, kegiatan belajar secara langsung di sekolah tetap menjadi prioritas, sejalan dengan layanan kesehatan yang juga harus berjalan normal.
