Jakarta – Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat militer Iran beserta staf Kedutaan Besar Iran di Riyadh. Tindakan ini dilakukan menyusul serangan yang dituding berasal dari Iran terhadap wilayah kerajaan serta beberapa negara di kawasan.
Mengutip laporan Arab News pada Minggu (22/3/2026), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui pernyataan resmi yang dirilis Saudi Press Agency mengecam keras aksi tersebut. Serangan itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.
Dalam keterangannya, Riyadh menyebut bahwa serangan yang menyasar wilayah kedaulatan, fasilitas sipil, misi diplomatik, hingga kepentingan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan norma yang berlaku.
Selain itu, pemerintah Saudi menilai aksi tersebut juga melanggar kesepakatan internasional, termasuk Perjanjian Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 Tahun 2026. Tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip hubungan bertetangga yang baik serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.
Arab Saudi kembali menegaskan kecaman kerasnya terhadap serangan yang ditujukan tidak hanya kepada wilayahnya, tetapi juga negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta negara-negara Arab dan Islam lainnya. Pihak kerajaan memperingatkan bahwa eskalasi semacam ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap hubungan antarnegara.
Sebagai tindak lanjut, otoritas Saudi telah menyampaikan kepada pihak Kedutaan Iran bahwa atase militer, wakil atase militer, serta tiga staf lainnya dinyatakan sebagai persona non grata. Mereka diwajibkan meninggalkan wilayah Arab Saudi dalam waktu maksimal 24 jam.
Pernyataan ini sekaligus memperkuat sikap sebelumnya yang diumumkan pada 9 Maret, di mana Arab Saudi telah lebih dulu mengingatkan bahwa serangan berkelanjutan dari Iran akan memperburuk hubungan kedua negara di masa mendatang.
Arab Saudi juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, termasuk dengan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Hal ini merujuk pada hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
