Jakarta -Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyoroti kemungkinan meningkatnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan dapat mencapai 3,18 hingga 4 persen. Kondisi ini dipicu oleh naiknya beban fiskal akibat lonjakan harga minyak dan gas dunia. Meski demikian, ia optimistis tim ekonomi pemerintah mampu merumuskan langkah yang tepat tanpa membebani masyarakat.
Eddy juga menyampaikan apresiasinya terhadap respons cepat pemerintah dalam memproyeksikan dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah telah lebih awal mengkaji kemungkinan efek lanjutan, termasuk potensi peningkatan defisit APBN pada tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa sejak konflik di kawasan Timur Tengah mulai memanas, dirinya telah mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap sejumlah risiko. Beberapa di antaranya adalah kenaikan harga energi, potensi pelemahan nilai tukar rupiah, hingga terganggunya pasokan migas impor yang selama ini masih dibutuhkan Indonesia.
Menurut Eddy, kekuatan fiskal negara serta kestabilan pasokan energi menjadi faktor penting agar Indonesia mampu menghadapi dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
Lebih lanjut, Eddy menilai pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna memperluas batas defisit APBN yang saat ini ditetapkan maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, ia mengingatkan langkah tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu penurunan peringkat kredit Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional.
Ia menilai pemerintah saat ini dihadapkan pada dua pilihan utama. Pilihan pertama adalah melakukan penghematan dengan memangkas sementara beberapa program yang bersumber dari APBN. Sementara pilihan kedua adalah mencari sumber pendanaan tambahan melalui pinjaman untuk menutup defisit yang melebar.
Menurutnya, langkah penghematan berpotensi menjadi solusi yang dapat dilakukan lebih cepat, asalkan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Eddy menekankan pentingnya menjaga berbagai program perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Program seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT), serta subsidi listrik bagi pelanggan berdaya rendah perlu tetap dipertahankan agar masyarakat tidak terlalu terdampak oleh kondisi ekonomi global.
Di sisi lain, opsi penambahan utang juga masih terbuka. Namun Eddy mengingatkan bahwa jika peringkat kredit Indonesia mengalami penurunan, maka biaya pinjaman baru berpotensi menjadi lebih mahal.
Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tersebut menilai pemerintah akan tetap memprioritaskan ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga kemampuan konsumsi masyarakat di tengah potensi perlambatan ekonomi akibat konflik global yang berkepanjangan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya sudah memiliki pengalaman menghadapi situasi krisis saat pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi sambil memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Karena ruang fiskal yang tersedia saat ini relatif terbatas, Eddy menyarankan agar pemerintah segera menetapkan prioritas penggunaan anggaran secara lebih selektif. Dengan demikian, setiap belanja negara dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya mengantisipasi gangguan pada pasokan energi dan rantai logistik global. Menurutnya, berbagai negara kini berlomba mengamankan ketersediaan energi dan pangan untuk kepentingan domestik.
Oleh karena itu, Indonesia juga perlu melakukan langkah serupa dengan memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui percepatan transisi energi serta peningkatan produksi migas domestik guna memastikan pasokan energi lebih stabil di masa depan.
